MANOKWARI, cahayapapua.id- Saksi parpol meminta agar pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pileg 2024 tingkat Provinsi Papua Barat ditunda hingga KPU Teluk Bintuni hadir. Namun, usulan ini ditolak KPU Papua Barat.
KPU maupun Bawaslu tetap kukuh pleno dilanjutkan sembari menunggu kehadiran KPU Bintuni. Menurut mereka, proses pleno akan dilakukan secara berjenjang tanpa harus di-skors.
Pagi tadi, rapat terpaksa di-skors karena KPU Bintuni tidak hadir. Ketidakhadirannya menuai interupsi dari saksi parpol.
Selain ketidakhadiran KPU Bintuni, saksi juga mengaku belum mendapatkan model D hasil atau salinan data hasil penetapan rekapitulasi sejak pelaksanaan pleno dan penetapan hasil di tingkat kabupaten. Baik itu dari suara Presiden sampai dengan DPRD tingkat kabupaten.
Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya mengatakan proses pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan dengan enam KPU yang sudah berada di dalam ruang rapat pleno rekapitulasi. Pleno harus diselenggarakan secara bertahap.
“Jadi setelah pembukaan segel hasil ini jika dari peserta belum penerima salinan data hasil penetapan rekapitulasi maka kita siap untuk digandakan kemudian dibagikan, sehingga waktu kita juga tidak tersita hanya karena penggandaan. Sedangkan untuk Bintuni tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan kalau itu sudah selesai,” kata Paskalis.
Semntara itu Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie mengatakan kepada sejumlah saksi jika ada yang tidak bisa mengikuti jalannya pleno rekapitulasi dan mengikuti aturan maka dipersilakan meninggalkan ruang rapat.
Menurutnya pleno akan dilakukan secara berjenjang. Yaitu di mana tahapan dilaksanakan secara final kemudian hasilnya disampaikan.
“Kemari KPU menunda karena Bintuni belum selesai namun sekitar jam 4 KPU Bintuni telah menyelesaikannya oleh karena itu KPU provinsi wajib melaksanakan pleno di tingkat provinsi. Jadi saya kira tidak ada argumentasi yang kuat untuk proses ini di diskorsing dan ditunda. Bawaslu akan bertanggung jawab dan proses ini tetap berjalan,” ucapnya.
PSR – CP
