MANOKWARI, cahayapapua.id- Bupati Manokwari Hermus Indou dan Wakil Bupati Edi Budoyo akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini. Hermus menargetkan sejumlah proyek strategis akan ia tuntaskan dalam satu tahun terakhir.
“Yang pertama beberapa program strategis yang sudah kita rencanakan dan sedang berjalan seperti Borasi, Pasar Sanggeng harus selesai. Kemudian perpanjangan Runway Bandara Rendani tahap pertama juga kita targetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan,” terang Hermus.
Selain itu ada pembangunan jembatan dan juga jalan alihtrase yang menghubungkan dengan Bandar Udara Rendani. Pengerjaan proyek ini sedianya akan dimulai Februari mendatang.
“Mulai bulan depan sudah mulai dikerjakan. Kita berharap itu juga selesai Jalan Haji Bau-Pahlawan dan juga Jalan Sudjarwo Condronegoro. Jadi infrastruktur strategis ibukota provinsi pertama itu harus kita bisa pastikan selesai,“ ujar Hermus di Manokwari, Rabu (10/1/2023)
Kemudian untuk penataan daerah bawahan pemekaran distrik dan kampung, Hermus berharap bisa selesai di masa kepemimpinannya. Tahapan pemekaran telah berjalan dan secara teknis bisa berjalan efektif tahun ini.
Terkait penanganan stunting di Kabupaten Manokwari, kata Hermus, ini adalah isu paling menonjol di luar infrastruktur. Kata Hermus, tren angka stunting masih berpeluang diturunkan lebih signifikan.
“Kita harapkan ini jadi prioritas non-fisik. Akan kita keluarkan Peraturan Bupati untuk stunting di tahun ini untuk kita memastikan semua orang atau semua stekholder berpartisipasi dalam penanganan stunting,“ tuturnya.
Begitu juga dengan isu kemiskinan ekstrem, secara tren, terus terjadi penurunan. Ia pun berharap dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan, angka kemiskinan ekstrem bisa dipangkas lebih besar.
“Diharapkan bisa diturunkan dari angka sekarang sekitar 19% menjadi 18%. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan minimalnya 5%,” paparnya.
“Kemudian juga masalah ini yang menjadi fokus kita terutama dalam aspek pengembangan sumber daya manusia. IPM kita masih yang tertinggi di Papua Barat setelah pemekaran dari Papua Barat Daya namun sebelum pemekaran Kota Sorong yang menempati urutan pertama dalam pengembangan IPM. Tapi kita berharap target-target makro ini bisa pertahankan pencapaiannya,“ tambah dia.
Diakui Hermus, ada beberapa target yang memang belum selesai. Namun ia berjanji akan memperjuangkannya dengan beberapa terobosan kebijakan.
Ia juga mengakui bahwa dari sisi anggaran ada kendala yang tak bisa dihindari. Ia mencontohkan pada 2021 APBD sudah ditetapkan sebelum ia masuk.
“Kemudian 2024 ini kita dihadapkan dengan tahun Pemilu. Jadi semua alokasi anggaran kita habis untuk penyelenggaraan Pemilu. Artinya kalaupun kita ada uang kita tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya.
Lanjut Hermus, terkait dengan sektor penanganan konflik, terutama dalam sektor penanganan konflik pertanahan di dataran Wapramasi, ini juga menjadi fokus. Ia yakin, kisruh ini akan selesai tahun ini
“Karena itu juga janji politik yang sudah dijanjikan kepada warga trans yang juga masyarakat lokal yang berkonflik akibat lahan-lahan LU I dan juga LU II yang dikuasai oleh keluarga besar transmigrasi ini menjadi target yang perlu kita selesaikan,“ katanya.
PSR-CP
