MANOKWARI, cahayapapua.id- HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) menjadi momentum untuk meneguhkan Korpri sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN. Selama ini Korpri telah menunjukkan pengabdian yang luas kepada masyarakat.
“Terima kasih kepada KORPRI dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN,“ ujar Bupati Manokwari Hermus Indou saat membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh pada upacara HUT ke-52 Korpri di lingkup Pemkab Manokwari, Rabu (29/11/2023).
Fakrulloh mengatakan, KORPRI yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, merupakah salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa.
“Melalui KORPRI, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,“ tuturnya.
Fakrulloh juga mengingatkan kembali tentang netralitas. Netralitas ASN dimaksud karena orientasi KORPRI tetap tidak berubah. Yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI.
“Saya minta kepada seluruh Pengurus KORPRI di manapun berada untuk terus menjaga anggotanya, agar tetap tegak lurus kepada negara, Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar KORPRI untuk terus menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme,“ ungkap Fakrulloh.
Fakrulloh juga menyampaikan berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai “mesin”, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan.
Dapat dikatakan, baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan
“KORPRI ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak,“ kata Fakrulloh.
Selain itu, lanjut Fakrulloh, pemerintah agar menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Juga pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri. Dan saat ini Pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model single salary sistem dan sistem pensiun yang lebih mensejahterakan.
“Karena kesejahteraan ini tentu saja harus diiringi oleh kinerja ASN yang lebih optimal,“ pungkasnya.
Fakrulloh menambahkan, Indonesia saat ini tengah mengalami pesatnya perkembangan teknologi melalui pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok.
Di sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka (tradisional) menjadi layanan digital. Menurut data pemerintah, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh kementerian, lembaga pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Sayangnya mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri, bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi,“ ucap Fakrulloh
Berkaitan dengam hal tersebut, Kata Fakrulloh, pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital.
Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi. Akibatnya, publik ataupun ASN masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang gemuk (excessive bureaucracy).
“Hal inilah yang menyebabkan mengapa kini pemerintah harus mengutamakan interoperabilitas antar aplikasi digital existing. Harapan saya, KORPRI mampu membaca dan menjawab tantangan zaman ini dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN di Tanah Air, membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan warga,“ tuturnya.
PSR-CP
