MANOKWARI, cahayapapua.id– Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan, tantangan terbesar dalam membangun kapasitas pengelolaan keuangan kampung adalah ketersediaan SDM. Karena itu transformasi kampung harus melahirkan SDM yang andal.
Hal ini diutarakan Hermus saat membuka workshop yang diadakan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, Selasa (14/11/2023). Workshop dihadiri 58 orang perwakilan dari 51 kampung, 2 kepala distrik dan 2 koordinator program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Bupati Hermus mengatakan pemerintahan adalah sebuah sistem. Yang mana setiap sub-sub sistemnya harus berfungsi baik dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
Sehingga proses input bisa dikelola dengan baik dan bisa menghasilkan output untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
“Kampung sebagai garda terdepan dari penyelenggaraan pembangunan memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya dengan menata pengelolaan keuangan kampung agar berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan kinerja pembangunan dalam semua aspek pembangunan,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Hermus, masalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menjadi kata kunci yang mau tidak mau harus bisa dikelola secara baik. Menurut Hermus, aspek kelembagaan kita itu harus benar-benar efektif. Jangan sampai ada kelembagaan yang tidak tersedia dan tidak beroperasi.
Kemudian lanjut Hermus, aspek perencanaan dan juga pengajaran harus baik juga harus berdasarkan permasalahan-permasalahan dan juga visi pembangunan kampung. Aspek sumber daya manusia juga menjadi kata kunci.
Diharapkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kampung yang baik harus bisa dioperasikan oleh sumber daya manusia di tingkat kampung yang andal.
“Sehingga kampung-kampung kita di Provinsi Papua secara menyeluruh termasuk dari kabupaten Manokwari sudah waktunya untuk harus bertransformasi,“ tuturnya.
Hermus juga berharap kepada para pendamping kampung kiranya bisa mengkapasitasi kampung untuk bagaimana mengelola keuangan itu dengan baik. Karena mereka tidak selamanya ada di tempat dan akan pergi.
“Jadi kita pemerintah kampung sudah harus bisa menyiapkan SDM yang baik yang bisa mengganti posisi mereka dan kita bisa mandiri dan berkualitas dalam pengelolaan keuangan Kampung tentu untuk kesejahteraan masyarakat,“ tegas Hermus.
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Fajar Nurfirmansyah mengatakan sejak tahun 2015 pemerintah secara konsisten menganggarkan dana desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pemerataan pembangunan, penurunan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Besaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun dan secara kumulatif dana desa yang telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2015-2023 mencapai lebih dari Rp538 triliun. Kabupaten Manokwari sendiri pada tahun 2023 telah menerima Pagu Dana Desa sebesar Rp130,4 miliar untuk 163 desa.
Menurut Fajar, BPKP selaku aparat pengawasan intern pemerintah atau Apip memiliki peran pengawasan dan konsultasi kepada pemerintah desa guna mengawal akuntabilitas perencanaan dan keuangan pemerintah Desa.
“Salah satunya dengan pelaksanaan workshop evaluasi ini diharapkan tujuan Penyelenggaraan workshop adalah meningkatkan komitmen Pemerintah daerah maupun Pemerintah desa dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan daya dukung Desa dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,“ ucapnya.
PSR-CP
