MANOKWARI, cahayapapua.id– Fraksi di DPRD Manokwari menyatakan menerima dan menyetujui postur APBD Perubahan 2023, meski dengan sederet koreksi. Dalam rapat pendapat akhir fraksi, Jumat (29/9/2023), DPRD menilai, masih terdapat sejumlah dis-sinkronisasi dalam APBD yang harus dibenahi.
Anggota DPRD Manokwari, Romer Tapilatu menekankan agar pemerintah daerah memastikan bahwa postur APBD-P haruslah proporsional agar dalam hal penggunaan belanja lebih efektif dan efisien.
“Jangan sampai terkesan bahwa ada penundaan-penundaan. Sehingga fraksi menilai bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang telah dituangkan dalam APBD Kabupaten Manokwari dan hal ini menjadi bagian yang terpenting,“ tutur Tapilatu.
Lanjut dia, gabungan fraksi juga meminta adanya terobosan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Manokwari. Menurut Tapilatu, ini adalah pekerjaan bersama yang membutuhkan program terpadu.
“Gabungan fraksi memandang perlu agar lebih dibangun koordinasi dan harmonisasi. Kegiatan-kegiatan perangkat daerah harus berorientasi pada upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan dan membuka peluang pekerjaan bagi pengangguran,“ ujarnya.
Selain itu menurutnya, target pendapatan daerah yang diusulkan dalam perubahan APBD belumlah optimal. Sehingga DPRD mengusulkan untuk objek-objek potensi yang berhubungan dengan PAD harus dijalankan semaksimal mungkin.
“Kita semua berharap dan tetap optimis rancangan peraturan daerah ini yang nantinya akan menjadi peraturan daerah dapat menjawab kebutuhan masalah tantangan dan kondisi saat ini dan yang akan datang. Dan akhirnya RAPBD perubahan tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Manokwari dan tentu saja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,“ tutup Tapilatu.
PSR-CP
