MANOKWARI, cahayapapua.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari berkomitmen menata kawasan pesisir Borobudur sebagai langkah nyata untuk menekan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan bahwa kawasan Borobudur merupakan cerminan nyata kemiskinan ekstrem di wilayah perkotaan yang harus ditangani secara menyeluruh melalui pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Kawasan Borobudur dan sekitarnya adalah cermin dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Manokwari,” ujar Bupati Hermus saat kegiatan penyerahan santunan bagi warga terdampak pembangunan Huntara Borobudur, Kamis (23/10/2025).
Menurut Hermus, penataan kawasan pesisir tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, tertata, dan layak huni bagi masyarakat.
“Kalau kita tangani secara bertahap kawasan-kawasan di perkotaan seperti Teluk Sawaibu, Pantai Wosi, dan sekitarnya, maka sesungguhnya kita telah berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manokwari,” jelasnya.
Bupati juga menyoroti tingginya tingkat kepadatan penduduk dan permasalahan lingkungan di kawasan pesisir Borobudur, terutama banyaknya sampah yang berasal dari permukiman padat.
“Kontribusi sampah di pesisir cukup tinggi. Karena itu, kita berharap penataan lingkungan yang baik di Borobudur dapat membangun kualitas hidup masyarakat dan pemahaman baru agar tidak lagi membuang sampah ke laut,” tuturnya.
Hermus menekankan bahwa penataan kawasan pesisir bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
“Kita ingin masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Sampah harus dikumpulkan, ditaruh di bak, dan petugas akan datang mengangkutnya. Ini hal sederhana, tapi penting untuk membangun kehidupan yang lebih sehat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hermus menjelaskan bahwa pembangunan Huntara dan pemberian santunan bagi warga terdampak merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Manokwari dalam mengelola dampak sosial pembangunan secara adil dan inklusif.
“Kita membangun agar masyarakat bisa menikmati rumah layak huni, tapi di sisi lain kita juga bertanggung jawab terhadap dampak sosialnya. Itulah makna keadilan dalam pembangunan inklusif,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa proses relokasi dan penataan kawasan dilakukan dengan pendekatan dialog dan kesepakatan bersama masyarakat.
“Kami bersyukur warga Borobudur tetap mendukung program ini, meski sempat ada perbedaan pandangan. Namun akhirnya, kita semua sepakat untuk bergerak bersama demi kebaikan,” katanya.
Pemerintah menargetkan pembangunan Huntara Borobudur dapat rampung sebelum akhir tahun 2025 dan menjadi model penataan kawasan pesisir di Manokwari.
“Kita memulai sesuatu yang positif, dan kami berkomitmen melanjutkan program ini sampai tuntas. Pemerintah hadir, tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga kehidupan yang lebih bermartabat bagi masyarakat pesisir,” tutup Bupati Hermus.
PSR-CP
