MANOKWARI, cahayapapua.id- Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, dr. Dwi Sulistyo Yudo, menjelaskan bahwa program Kartu Papua Barat Sehat (KPBS) merupakan program yang bersifat komplementer dan kolaboratif terhadap layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Menurut dr. Dwi, tanggung jawab terhadap pembiayaan layanan kesehatan masyarakat sebenarnya telah dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
Pemda telah mengalokasikan anggaran dari APBD-nya untuk mendaftarkan warganya sebagai peserta aktif JKN. Namun, di luar layanan yang dijamin BPJS, masih terdapat kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dibiayai melalui skema JKN.
“KPBS hadir untuk melengkapi pelayanan-pelayanan yang secara administrasi tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di sinilah peran dari pemerintah provinsi melalui KPBS,” ujar dr. Dwi kepada cahayapapua.id.
Ia mencontohkan salah satu bentuk kebutuhan yang tidak tercakup dalam layanan JKN, yaitu biaya transportasi rujukan medis keluar daerah.
“Misalnya pasien dari Manokwari harus dirujuk ke rumah sakit di Pulau Jawa. Biaya pengobatannya ditanggung JKN, tapi transportasinya tidak. Nah, KPBS nantinya akan hadir untuk menjembatani kebutuhan seperti itu,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa rincian teknis atau petunjuk pelaksanaan program KPBS masih dalam tahap perancangan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Oleh karena itu, rincian manfaat dan mekanisme pembiayaan yang akan dijamin oleh KPBS masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Pemprov Papua Barat.
“Secara umum, prinsipnya adalah sinergi. BPJS dan pemerintah daerah bekerja bersama untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
PSR-CP
