MANOKWARI, cahayapapua.id- Seluruh kabupaten di Papua Barat berhasil melampaui 98 persen cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per September 2025. Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama BPJS Kesehatan menganugerahkan Kasuari JKN Award 2025 yang digelar di Manokwari, Senin (29/9/2025).
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XII, Mustafa, menjelaskan sejak 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan diberi amanah negara untuk menyelenggarakan program JKN. Hingga 1 September 2025, Papua Barat mencatat kepesertaan lebih dari 98 persen dari total penduduk di tujuh kabupaten.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen kuat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melindungi masyarakat. Komitmen tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022,” ujar Mustafa.
Menurutnya, pemerintah daerah konsisten mendaftarkan penduduk melalui skema iuran peserta bukan penerima upah (BPU) yang dibiayai pemda maupun penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung APBN. Papua Barat pun dinilai patuh dalam anggaran dan pembayaran iuran JKN.
Dari sisi pelayanan, terdapat 91 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 11 rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Namun, di Kabupaten Pegunungan Arfak masih dibutuhkan upaya menghadirkan rumah sakit yang bisa bekerja sama.
Mustafa juga menekankan pentingnya inovasi digital layanan kesehatan, mulai dari aplikasi Mobile JKN, antrean online, informasi ketersediaan tempat tidur, hingga integrasi administrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kehadiran petugas BPJS SATU! di rumah sakit, katanya, semakin memperkuat pendampingan langsung bagi peserta.
“Melalui aplikasi, masyarakat cukup menggunakan NIK tanpa harus membawa KTP atau kartu BPJS Kesehatan. Transparansi ini diharapkan meningkatkan mutu layanan,” jelasnya.
Atas capaian tersebut, BPJS Kesehatan memberikan Kasuari JKN Award kepada pemerintah daerah di Papua Barat. Mustafa menegaskan penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program kesehatan nasional.
“Semoga semakin memperkuat kolaborasi BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan,” ucapnya.
Wakil Gubernur Papua Barat, M. Lakotani, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlanjutan JKN sebagai wujud nyata konsep Universal Health Coverage (UHC).
Ia mengapresiasi seluruh kepala daerah atas capaian luar biasa tersebut. Dengan seluruh kabupaten/kota mencatat kepesertaan di atas 98 persen, Papua Barat kini menjadi salah satu provinsi dengan capaian terbaik di Indonesia.
“Cakupan lebih dari 98 persen penduduk Papua Barat adalah bukti nyata. Semua kabupaten penerima penghargaan sudah di atas 98 persen. Ini juga mendukung visi Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045,” kata Lakotani.
Lebih lanjut, ia menekankan tiga hal penting untuk keberlanjutan JKN, yaitu, melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam sosialisasi di daerah terpencil, mengevaluasi sistem pembayaran dan subsidi iuran serta melakukan monitoring kualitas pelayanan agar masyarakat tidak hanya terdaftar, tetapi benar-benar mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
“Layani masyarakat dengan hati dan senyuman,” pesan Lakotani.
Papua Barat sebelumnya tercatat sebagai salah satu dari empat provinsi pertama di Indonesia yang menerima UHC Award dari Pemerintah RI.
Dalam Kasuari JKN Award 2025, penghargaan diberikan berdasarkan tiga kategori, yakni keaktifan kepesertaan, kepatuhan pembayaran iuran, dan kualitas pelayanan kesehatan. Kabupaten terbaik yang meraih penghargaan adalah Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.
PSR-CP
