MANOKWARI, cahayapapua.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat menggelar kegiatan penguatan kelembagaan evaluasi penyelesaian Pemilu dan Pemilihan 2024, Selasa (26/8/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idei menyampaikan, evaluasi ini melibatkan mitra strategis Bawaslu, seperti Komisi II DPR RI dan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya untuk mengkaji pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada dengan perspektif yang lebih objektif dari berbagai pihak.
“Melalui forum ini, kami ingin menangkap aspirasi masyarakat dan masukan dari stakeholder terkait kekhasan Papua Barat, baik soal hak politik orang asli Papua, kondisi geografis, maupun keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara di tingkat bawah,” jelas Elias
Ia menambahkan, evaluasi ini juga mencatat berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari kualitas data pemilih, potensi kerawanan konflik, hingga aspek keamanan penyelenggaraan. Semua catatan tersebut akan disusun dalam bentuk rekomendasi dan kajian untuk didorong ke Bawaslu RI.
“Output dari kegiatan ini adalah dokumen rekomendasi yang akan kami sampaikan, agar bisa menjadi bahan perbaikan kualitas Pemilu dan Pilkada ke depan, bahkan berpotensi masuk dalam perubahan undang-undang,” tegasnya.
Di Papua Barat, kegiatan evaluasi tingkat provinsi dilaksanakan dua kali, sementara di tujuh kabupaten hanya satu kali. Setelah pertemuan di Manokwari, evaluasi berikutnya akan digelar di sejumlah daerah, termasuk Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak, serta dilanjutkan cluster kedua pada akhir September mendatang di Bintuni.
Menurut Elias, keterlibatan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga sangat penting untuk memberi pandangan terkait perjuangan hak politik orang asli Papua agar dapat disinkronkan dengan regulasi nasional.
“Kami tidak ingin setiap lima tahun sekali selalu muncul perdebatan soal hak politik OAP. Melalui kegiatan ini, kami berharap lahir rekomendasi yang lebih kuat dan menjadi dasar kebijakan ke depan,” pungkasnya.
PSR-CP
