MANOKWARI, cahayapapua.id- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kampung Tingkat Regional Provinsi Papua Barat , sebagai upaya mendorong akselerasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat kampung.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang didampingi oleh Kepala BPKP Papua Barat serta Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan.
Gubernur Dominggus menegaskan pentingnya peran desa atau kampung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah dan bangsa. Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Dana desa atau kampung yang diamanahkan oleh pemerintah pusat merupakan tanggung jawab besar. Setiap rupiah harus dikelola dan dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat,” tegas Gubernur.
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan dan kerja sama lintas sektor. Hal ini dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik sekaligus mendukung lahirnya inovasi-inovasi pembangunan desa yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman regulasi, memperkuat kapasitas aparatur kampung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Lebih dari itu, kami ingin mendorong inovasi dalam pemanfaatan dana kampung,” ujarnya.
Gubernur juga mendorong peserta workshop untuk aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman, serta memperkuat komunikasi antara aparatur kampung, BPKP, dan instansi terkait agar bimbingan teknis dan pendampingan dapat berkelanjutan.
Ketua Panitia Workshop, Fajar Nur Firmansyah, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki enam tujuan utama, yakni:
1. Memperoleh informasi terkini terkait pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa/kampung di tingkat kabupaten.
2. Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan kampung dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan akuntabel.
5. Mendukung pembangunan dan pemberdayaan SDM di tingkat kampung.
6. Mendorong transformasi tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan progresif.
7. Menyediakan informasi strategis terkait pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan.
Workshop ini diikuti oleh 120 peserta dari berbagai elemen, mulai dari perwakilan kepala daerah, sekretaris daerah, kepala BPKD, inspektorat provinsi dan kabupaten, kepala DPMK, camat/kepala distrik, kepala kampung, hingga koordinator pendamping desa.
Sejumlah narasumber turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Gubernur Papua Barat, anggota Komite IV DPD RI perwakilan Papua Barat, Kepala KPPN A1 Manokwari, dan Kepala BPKP Provinsi Papua Barat.
PSR-CP
