MANOKWARI, cahayapapua.id- Bupati Manokwari Hermus Indou mengungkapkan dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Manokwari reformasi sistem birokrasi Pemerintah Daerah di kabupaten Manokwari menjadi hal yang penting.
Selain itu, reformasi sistem birokras menjadi program prioritas yang mau tidak mau harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan sistem birokrasi yang sehat, efektif, efisien serta tangguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tetapi juga harus bebas dari penyakit birokrasi yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme yang akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah dan tujuan pembangunan daerah, ” Ujar Hermus.
Hermus juga menyampaikan beberapa strategi dan program transformasi dan Reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manokwari pada masa Kepemimpinannya adalah sebagai berikut.
Pertama reformasi hukum regulasi dan negoisasi daerah. Reformasi ini bertujuan menciptakan landasan hukum yang kuat dan relevan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah serta memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah.
Kedua reformasi struktur dan fungsi birokrasi pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan organisasi pemerintah daerah yang efisien, efektif dan Represif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketiga reformasi sumber daya manusia ASN. Reformasi ini bertujuan untuk membentuk SDM ASN yang profesional, kompeten dan berintegritas tinggi.
Keempat reformasi infrastruktur dan digitalisasi pemerintah daerah, di mana ke depannya pemerintahan Kabupaten Manokwari akan menata kawasan pemerintahan yang berlokasi di Sowi gunung secara terintegrasi.
Kelima reformasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan agar lebih akurat terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Keenam reformasi sistem tata kelola pemerintahan dan belanja keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketuju reformasi sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan dan keuangan daerah. Reformasi ini berfokus pada peningkatan sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa semua hal yang telah disampaikan ini harus didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional.
Lanjutnya birokrasi harus mampu berinovasi dalam melayani masyarakat titik birokrasi harus bekerja lebih keras harus mampu bersinergi dengan Pemerintah,Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke kampung.
“Perlu adanya lompat-lompat besar untuk mengejar ketinggalan Manokwari dari kabupaten atau kota lain. Bukan masalah lagi birokrasi Hanya bekerja dengan pola-pola linear monoton dan terjebak dalam zona nyaman saatnya Manokwari bangkit lebih baik, ” Pungkas Hermus.
PSR-CP
