MANOKWARI, cahayapapua.id—Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, yang diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Jacob Fonata, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025 Provinsi Papua Barat.
Dalam pidato pengantar rancangan KUA dan PPAS yang dibacakan oleh Pj Sekda, disebutkan bahwa proyeksi pendapatan untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp3.391.598.638.454,00. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp334.905.726.654,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.055.756.702.800,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp936.209.000,00.
Adapun proyeksi belanja daerah untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp3.401.598.638.454,00, yang terdiri atas Belanja Operasional sebesar Rp1.670.987.368.586,00, Belanja Modal sebesar Rp383.917.313.258,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp50.000.000.000,00, serta Belanja Transfer (untuk kabupaten) sebesar Rp1.296.693.956.609,00.
Sementara itu, pembiayaan daerah mencatatkan penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000.000, dengan pengeluaran pembiayaan nihil.
Ali Baham menjelaskan bahwa pendapatan Provinsi Papua Barat, terutama dari sektor pajak dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, mengalami penyesuaian sejak tahun 2023. Penyesuaian ini terkait dengan dimulainya pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya yang efektif pada tahun tersebut.
“Target pendapatan daerah Provinsi Papua Barat pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 31,53% dibandingkan dengan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.
Terkait kebijakan belanja, Ali Baham menekankan bahwa estimasi total belanja daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 juga mengalami penurunan sebesar 36,12% dibandingkan dengan jumlah belanja daerah pada Perubahan APBD 2024.
Melalui APBD 2025, lanjutnya, pembangunan akan difokuskan pada sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan infrastruktur perhubungan, peningkatan kapasitas aparatur, penurunan angka stunting, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, serta pengalokasian anggaran untuk perlindungan sosial guna mengatasi dampak inflasi.
