MANOKWARI, cahayapapua.id- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bank Indonesia, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manokwari dan Perum Bulog Cabang Manokwari kolaborasi hadirkan Kios Pangan Rakyat (KIPRA) di Manokwari, Senin (19/8/2024).
KIPRA yang berlokasi di Pasar Wosi dihadirkan dalam rangka upaya pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Manokwari.
Kepala Bagian Perekonomian Daerah Setda Manokwari, Richard Alfons mengungkapkan hal ini yang kemudian menyebabkan Pemkab Manokwari melalui TPID membuka Kios Pangan Rakya (KIPRA) untuk mengendalikan inflasi dari sisi pangan
“Kalau kita berbicara pangan ada dua komponen salah satunya yaitu beras. Kita tahu bahwa dalam tahun 2024 ini salah satu komponen penyumbang inflasi terbesar di Manokwari adalah dari makan, minum dan tembakau. Kemudian makan dan minum ini adalah pangan” Katanya.
Selain untuk pengendalian inflasi, Menurutnya, hadirnya KIPRA sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan bahan pangan dengan harga yang terjangkau
“Jadi tidak hanya menyediakan produk dari Bulog saja. Namun juga ada beberapa komoditi nanti kedepan akan kita lengkapi didalam KIPRA ini untuk pengendalian harga pangan diantaranya tomat, cabe serta telur ayam lokal, ” Tuturnya.
Ia juga menyampaikan untuk inflasi itu memang tidak bisa ditekan, akan tetapi inflasi bisa dikendalikan. Seperti berbicara tentang harga ini ada dua komponen yang terlibat yaitu produsen dan konsumen. Kalau Harga terlalu tinggi maka Konsumen menderita. Sedangkan kalau harga terlalu rendah makan produsen yang menderita
‘’Oleh karena itu, tugas kami disini adalah untuk mengendalikan agar ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dan apabila ketersediaan pangan cukup harga bisa stabil, kalau kurang permintaan banyak, pasti harga akan naik. Inilah yang kemudian menjadi tugas dari Pemerintah untuk menstabilkan harga tersebut, ’’ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Manokwari, Armin Bandjar mengatakan KIPRA hadir melalui kolaborasi dimana Pemkab Manokwari sebagai penyedia tempat dan tenaga dan BI sebagai penyedia transportasi dan sebagai media penghubung komunikasi.
Sedangkan Bulog Manokwari sebagai penyedia komoditas barangnya atau produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar juga harga jual yang tidak melewati Harga Eceran Teringgi (HET)
Lanjut Armin, sama halnya dengan beras SPHP, yang disediakan pemerintah melalui Perum Bulog sejak 2023, ini juga ditempatkan di KIPRA dengan harga Rp63.000 per 5 kg.
Ia juga mengungkapkan di tanah Papua KIPRA Manokwari menjadi yang pertama. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat sebagai pengendalian pangan.
“Dan kami Bulog akan siap mendukung sampai kapanpun, dengan harapan ini bisa berlanjut terus. Dan untuk KIPRA sendiri dibeberapa wilayah sudah berjalan,” Pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama pula, Kepala Unit Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusif BI Papua Barat, Rayna Ditriano mengatakan, hadirnya KIPRA menjadi aksi nyata untuk pengendalian inflasi yang hasilnya bisa dinikmati masyarakat.
“Sehingga saya berharap ke depannya KIPRA dapat diperluas dan mudah-mudahan bisa dikembangkan menjadi BUMD seperti daerah-daerah lain yang pengendalian inflasinya sudah mapan juga punya BUMD pangan, selain dapat menolong masyarakat, ini kedepan menjadi andalan pemerintah daerah, menjadi pemasukan pemerintah daerah,’’ ungkapnya.
PSR-CP
