MANOKWARI, cahayapapua.id—Fraksi-fraksi DPR Papua Barat (DPRPB) menyoroti isu pendidikan hingga masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sorotan itu dituangkan didalam Pandangan Umum Gabungan Fraksi DPRPB terhadap Rapernda Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 Provinsi Papua Barat dalam rapat paripurna masa sidang ketiga, Rabu (29/11/2023)
Pada kesempatan ini kami gabungan fraksi DPRPB memberikan beberapa masukan catatan pada dinas pendidikan dan dinas pemuda olahraga. Isu pendidikan menyoal pengiriman mahasisawa Asli Papua untuk kuliah ke luar negeri dan juga ke beberapa PTN/PTS dalam negeri.
“Program ini perlu ditingkatkan dan dalam rekrutmennya harus transparan dan perlu dibentuk panitia khusus seleksi dari kalangan akademisi,”tegas juru bicara gabungan fraksi DPRPB Saul Rante Lembang.
Gabungan fraksi juga menegaskan, 14 program pembangunan fisik di dinas pendidikan pada tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp53.215.340.000, yang tidak dapat dilaksanakan akibat masalah pembebasan lahan serta hal teknis di lapangan. DPR PB meminta untuk dapat diluncurkan kembali anggarannya di tahun 2024.
Pada dinas pemuda dan olahraga, DPRPB menegaskan, bonus atlit segera di selesaikan. Dan dipandang sangat perlu untuk menambahkan anggaran untuk dinas pemuda dan olah raga dalam rangka menyiapkan atlet Papua Barat untuk menuju penyelenggaraan pekan olah raga nasional di Aceh.
Pada isu kesehatan, DPRPB meminta pemprov mempercepat pembangunan fisik rumah sakit rujukan, serta pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan (alat cuci darah) di provinsi Papua Barat untuk merawat pasien rujukan dari kabupaten se Provinsi Papua Barat.
Dibidang pekerjaan umum dan Badan Perencanaan Pembanungan Daerah (Bappeda), DPRPB meminta perlu adanya pelaksanaan pembagunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan air bersih yang proporsional ke kab se Provinsi Papua Barat.
Selain itu, proses perencanaan dan pembangunan Kantor DPRPB dan MRPPB agar segera dilaksanakan tahun anggaran 2024. Masalah tapal batas juga menjadi perhatian dewan.
Pemerintah provinsi Papua Barat, untuk dapat menyelesaikan tapal batas wilayah baik dari segi pemerintahan maupun dari segi adat. Sehingga di beberapa daerah tidak terjadi konflik karena disebabkan hal tersebut.
“Alokasi dana dan pekerjaan untuk pengusaha asli papua agar di alokasikan yang lebih besar di APBD tahun 2024,” tegas Saul.
Dalam hal pengusaha asli Papua, diharapkan gubernur memberikan dukungan anggaran kepada biro pengadaan barang dan jasa. Agar dapat merampungkan aplikasi pengusaha asli papua dan peraturan gubernur terkait pengusaha asli papua agar dapat segera digunakan dalam APBD berjalan.
“Saudara penjabat gubernur segera mendorong instansi terkait untuk segera melakukan sosialisasi produk perdasi dan perdasus yang sudah disahkan,” saran Saul.
Fraksi-fraksi DPRPB juga memberikan dukungan kepada tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Panaggulangan Bencana Daerah.
“Pemerintah harus menjaga asset bangunan kantor gubernur dan OPD di kompleks perkantoran Arfai dari bahaya kebakaran dan pencurian dengan membangun segera pangkalan Damkar dan Pengadaan kelengkapannya di lokasi tersebut. Juga membangun pos penjagaan satpol PP di beberapa titik lokasi sesuai kebutuhan,” papar Saul.
Bertolak dari bencana kebakaran hutan seluas 5 hektar di Distrik Bomberai, Kabupaten Fak-fak—yang menjadi peristiwa musiman. Gabungan fraksi mengingatkan pertu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten.
Supaya menyiapkan sarana prasarana penanganan kebakaran dan pengalokasian anggaran yang signifikasi pada OPD terkait. Sehingga bencana kebakaran dapat ditangani sejak dini dan tidak menimbulkan kerugian.
Gabungan fraksi, juga meminta pemerintah menambhak pagu anggaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Guna menunjang program yang berhubungan secara langsung untuk menunjang pendapatan daerah.
Pada Biro Kesra dan Biro Hukum, gabungan fraksi-fraksi mendukung program perjalanan umroh ke Tanah Suci dan Wisata Rohani ke lsrael dan Mesir. Akan tetapi, pemprov diminta lebih selektif dalam menentukan kriteria ssiapa yang akan mengikuti kegiatan spritual keagamaan tersebut dari semua kabupaten se Papua Barat.
Pemprov juga diminta mengambil langkah kongkre t terkait pemiluh adat agar produk regulasinya yang diatur dengan Pergub dan juga Permendagri agar segera ditetapkan dan segera disosialisaikan agar masyarakat adat dapat mempersiapkan diri untuk ikut dalam pemilihan adat.
Gabungan fraksi juga menyoroti masalah kelangkaan BBM subsidi pada SPBU. Untuk itu, Dinas Perindag berkoordinasi ke pemerintah pusat untuk mengatasi antrian kendaraan kelangkaan BBM di tengah masyarakat. (BMB-CP)
